Tugas Lainnya

Sepakbola dan Politik

Dalam statuta FIFA pasal 17, yang lalu diratifikasi oleh negara-negara anggotanya, termuat bahwa setiap federasi sepak bola negara anggota FIFA harus bebas dari intervensi pemerintah. Lebih jauh, dalam pasal itu dinyatakan bahwa sepak bola harus independen, harus bebas dari unsur politik, termasuk politisasi.

Jika melihat tujuan awal penciptaannya, pasal ini tercipta, karena FIFA belajar dari pengalaman masa lalu, yang berawal pada pertengahan dekade 1930-an. Pada kurun waktu ini, FIFA menggelar dua edisi turnamen Piala Dunia, yaitu pada tahun 1934 (di Italia), dan 1938 (di Prancis). Dua edisi ini merupakan tindak lanjut dari suksesnya gelaran Piala Dunia 1930 di Uruguay. Prestise turnamen Piala Dunia, yang sejak edisi pertamanya mampu melampaui Olimpiade cabang olahraga sepakbola, mampu menarik atensi dunia.

Situasi makin menarik, dengan ditunjuknya Italia sebagai tuan rumah tahun 1934. Hal ini lalu dimanfaatkan pemerintahan fasis Italia-nya Musollini sebagai kendaraan politik, demi melancarkan misi propaganda pencitraan positif kepada dunia. Targetnya jelas; juara dunia. Untuk memenuhinya, Italia menaturalisasi beberapa pemain timnas Argentina, dan Brasil yang berdarah Italia, misalnya, Omar Sivori (Argentina).

Ketika itu, tindakan ini legal, karena belum adanya aturan FIFA tentang naturalisasi pemain asing. Berkat kebijakan naturalisasi ini, Italia sukses membangun tim kuat, sekaligus melemahkan kekuatan timnas Brasil dan Argentina. Situasi  makin menguntungkan Italia, saat Uruguay (juara Piala Dunia 1930) menolak berpartisipasi dalam turnamen. Hasilnya, Italia asuhan Vittorio Pozzo mampu meraih juara dunia tahun 1934 dan 1938. Tapi, sejarah mencatat Benito Musollini, sebagai penguasa pertama, yang terang-terangan mempolitisasi sepakbola.

Setelah Perang Dunia II, politisasi dalam sepak bola masih terjadi di Eropa. Terutama pada pertengahan dekade 1950an-1960an. Pada kurun waktu ini, politisasi dalam sepak bola dilakukan oleh pemerintahan fasis Jenderal Fransisco Franco (Spanyol), dengan Real Madrid dan Timnas Spanyol sebagai kendaraan politiknya. Tak heran, sikap Franco ini, membuatnya begitu dibenci di Catalonia, daerah asal klub FC Barcelona, musuh bebuyutan El Real. Akibat Franco pula, atmosfer laga El Clasico terasa begitu panas hingga kini. Karena, laga klasik ini menjadi simbol pertarungan, antara pemerintah pusat Spanyol versus Catalonia.

Dalam kurun waktu ini, dengan dukungan penuhnya, Real Madrid menjadi penguasa di Liga Spanyol dan Piala Champions Eropa. Tercatat, Si Putih mampu menjuarai Piala Champions Eropa lima kali beruntun dalam kurun waktu 1956-1960. Pada era pemerintahannya pula, Turnamen Piala Raja Spanyol (Copa Del Rey), diganti namanya menjadi Copa Del Generalisimo (Piala Jenderal).

Di level timnas, politisasi sepakbola ala Franco terjadi pada gelaran Piala Eropa edisi 1960 dan 1964. Pada edisi 1960, Timnas Spanyol menolak bertanding melawan Uni Soviet di perempatfinal. Alasannya, Uni Soviet adalah pendukung Kaum Republikan, lawan Franco pada masa Perang Sipil di Spanyol (1936-1939). Sedangkan, pada Piala Eropa edisi 1964, ketika Spanyol menjadi juara setelah mengalahkan Uni Soviet di final, Franco menganggap kemenangan ini sebagai 'kemenangan keduanya atas Uni Soviet'.

Begitu pula ketika musim lalu tepatnya saat kompetisi Go-Jek Traveloka Liga 1 2017 ketika Komisi Disiplin PSSI menghukum Persib Bandung dan Bobotoh dengan denda karena membuat sebuah koreo dengan tulisan ‘Save Rohingya’, kemarahan langsung muncul di media sosial. PSSI dianggap mengada-ada, memberikan hukuman untuk sebuah aksi yang kemanusiaan di atas tribun. Bobotoh kemudian ‘membalasnya’ dengan sebuah aksi menarik: uang denda yang harus dibayarkan Persib tidak diambil dari uang kas klub melainkan menggunakan hasil saweran dengan uang koin.

Walau kemarahan Bobotoh bisa dimengerti, sikap Komdis PSSI juga sebetulnya bisa dimengerti. Layaknya solidaritas untuk Palestina yang sudah ditunjukkan oleh baik pemain maupun suporter, jika dilakukan di dalam stadion, pihak otoritas bisa saja menganggapnya sebagai sebuah aksi politik/aksi yang menyangkut SARA.

Bukan hanya PSSI saja yang memberikan hukuman atas aksi-aksi seperti ini. Setelah fans Celtic mengeluarkan banyak bendera Palestina di tribun di tengah pertandingan Liga Champions tahun lalu, UEFA memberikan mereka sanksi denda. Penyebabnya sama: UEFA melihatnya sebagai sebuah aksi politik. Dan sepakbola, sesuai peraturan dari FIFA, badan tertinggi sepakbola, ingin selalu menjauhkan diri dari politik.

image: https://images.cdn.fourfourtwo.com/sites/fourfourtwo.com/files/styles/inline-image/public/celtic-fans-palestine-flags_egrilgruha4f1f164t16kpqgr.jpg?itok=OKE1WzbX

Tahun lalu, suporter Celtic memberikan dukungannya bagi Palestina. Tapi keyakinan FIFA bahwa sepakbola harus dijauhkan dari politik ini harus kembali kita pertanyakan setelah apa yang terjadi dalam beberapa waktu terakhir; benarkah ini adalah pilihan yang ideal? Atau ini hanyalah sebuah sikap naif para pemangku kepentingan di dunia sepakbola? Biarlah pertanyaan tersebut tetap menjadi sebuah pertanyaan, atau anda dapat memberikan opini anda erdasarkan sudut pandang yang anda pegang.

Yaps! Inilah akhir dari postan kali ini. Materi diatas diambil dari https://www.fourfourtwo.com/id/features/sepakbola-dan-politik-adalah-dua-dunia-yang-tak-bisa-dipisahkan dan https://www.kompasiana.com/yoserevela/59dd66644b0a684bc63cafb2/romansa-sepak-bola-dan-politik 

Blog ini dibuat hanya bertujuan untuk menyelesaikan tugas, bila mana terdapat kekurangan . . . maafkanlah.